Pendahuluan
PM Paetongtarn dihentikan kebocoran panggilan Hun Sen membuat krisis politik baru di Thailand. Kebocoran ini menjadi sorotan karena melibatkan kritik terhadap militer dan cara diplomasi informal antara Thailand dan Kamboja.
Latar Belakang: Kebocoran Panggilan PM Paetongtarn dengan Hun Sen
Pada 15 Juni 2025, PM Paetongtarn berbicara via telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen guna meredakan ketegangan perbatasan. Rekaman 9‑17 menit belakangan bocor saat Hun Sen unggah audio, memicu kontroversi karena Paetongtarn menyebut Hun Sen “uncle” dan menjelek‑jelekkan panglima militer Thailand.
Dampak Politik: Koalisi Runtu dan Tekanan Partai Bhumjaithai
Kebocoran panggilan ini segera menyulut kemarahan dan menyebabkan Bhumjaithai keluar dari koalisi, menghilangkan 69 kursi penting. PM Paetongtarn kini hanya mengandalkan mayoritas tipis, yang memicu desakan pengunduran diri dan desakan pemilu baru.
Reaksi PM: Permintaan Maaf dan Strategi Negosiasi
PM Paetongtarn dihentikan, Paetongtarn tampil di konferensi pers pada 19 Juni 2025, meminta maaf dan menyatakan komentar itu merupakan “taktik negosiasi”. Ia mengaku tidak tahu panggilan tersebut direkam dan menjanjikan lebih berhati‑hati di masa depan .
Posisi Militer dan Kritik terhadap Panggilan
Dalam panggilan, Paetongtarn menyebut Pangdam II militer Thailand sebagai “opponen semata” dan mencoba meyakinkan Hun Sen agar tidak mempeduli, menyatakan tujuan utamanya adalah menjaga perdamaian. Namun, kalimat tersebut dipandang menghina martabat militer.
Tindakan Mahkamah Konstitusi: Penangguhan PM Paetongtarn
Pada 1 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi menangguhkan jabatan PM Paetongtarn untuk memeriksa pelanggaran etika terkait rekaman, memberi waktu 15 hari untuk membela diri. Selama masa tunggu ini, DPM Suriya Juangroongruangkit menjadi penjabat caretaker.
Respon Publik & Protes: Dari Bangkok ke Monumen Kemenangan
Protes publik meledak, terutama Pendukung kerajaan konservatif (“Kaus Kuning”). Sekitar 6.000 orang berdemonstrasi pada 28 Juni 2025 di Victory Monument menuntut PM mundur. Survei Nida mencatat rating popularitas Paetongtarn jatuh ke 9,2 %.
Ancaman Stabilitas: Potensi Pemilu Dini atau Kudeta
Koalisi rapuh dan tekanan politik besar memberi potensi pemerintah bubar lewat pemilu dini atau mosi tidak percaya. Para analis menyatakan risiko kudeta meningkat jika Paetongtarn tetap mempertahankan kekuasaan .
Warisan Shinawatra dan Perang Panjang Konservatif-Militer
Kasus PM ini mencerminkan sejarah politik antara klan Shinawatra dan elite militer‑raja. Sebelumnya Thaksin dan Yingluck juga dijatuhkan oleh mekanisme serupa—majelis militer dan peradilan. Krisis ini menjadi babak baru dalam konflik panjang tersebut.
Implikasi Ekonomi: Bursa dan Kekhawatiran Investor
Ketidakpastian politik ini mempengaruhi pasar. Indeks SET jatuh ke level terendah lebih 5 tahun setelah kebocoran audio, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas Thailand .
Penutup: Jalan ke Depan untuk Thailand
PM Paetongtarn kini menghadapi waktu kritis: membela diri di konstitusional, menstabilkan koalisi, dan meredam kemarahan publik. Keputusan pengadilan dan strategi politik selanjutnya akan menentukan apakah demokrasi Thailand menghadapi pemilu dini, krisis pemerintahan, atau bahkan intervensi militer.
