Isu ketidakhadiran seorang Anggota DPRD Bogor selama enam bulan berturut-turut pertama kali terungkap melalui laporan kehadiran internal sekretariat dewan. Data absensi menunjukkan bahwa legislator tersebut tidak mengikuti rapat paripurna, rapat komisi, maupun kegiatan reses sejak awal tahun hingga pertengahan 2025.
baca juga : Peluncuran iPhone 17 Series: Inovasi Terbaru Apple 2025
Pihak sekretariat menyebut, meski sudah beberapa kali dihubungi melalui surat resmi dan panggilan telepon, tidak ada balasan maupun surat keterangan sakit atau dinas luar. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa ketidakhadiran dilakukan tanpa alasan sah.
Reaksi Resmi Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor menegaskan akan menindaklanjuti temuan ini sesuai aturan. Dalam konferensi pers di Gedung DPRD, ia mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD yang menyebutkan bahwa anggota dewan yang absen enam kali berturut-turut tanpa keterangan dapat dikenai sanksi berat, termasuk pemberhentian.
“Langkah pertama adalah pemanggilan resmi untuk klarifikasi. Jika tidak ada respons, proses rekomendasi sanksi hingga pemberhentian akan kami ajukan ke partai politik pengusung,” jelas Ketua DPRD.
Pihak sekretariat juga tengah menyiapkan laporan lengkap, termasuk dokumentasi absensi dan surat panggilan, agar proses hukum dan etik dapat berjalan transparan.
Tanggapan Pemerintah Daerah dan Partai Politik
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan mendukung proses penegakan aturan. Bupati menekankan bahwa ketidakhadiran anggota legislatif merugikan jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam pembahasan anggaran dan perumusan kebijakan publik.
Sementara itu, partai politik tempat anggota dewan tersebut bernaung diminta ikut bertanggung jawab. Dalam peraturan, rekomendasi pemberhentian harus disampaikan oleh partai kepada pimpinan DPRD sebelum dilanjutkan ke Gubernur Jawa Barat untuk pengesahan.
Desakan Warga dan Aktivis Masyarakat Sipil
Aktivis antikorupsi dan warga Bogor mengecam keras sikap anggota DPRD yang tidak hadir selama enam bulan tanpa keterangan. Menurut mereka, perilaku ini mencerminkan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap mandat rakyat.
“Setiap bulan anggota DPRD menerima gaji dan tunjangan dari pajak masyarakat. Bolos setengah tahun sama saja menipu publik,” kata salah satu pegiat masyarakat sipil.
Media sosial pun dipenuhi komentar warganet yang meminta agar nama dan identitas anggota dewan tersebut dipublikasikan untuk mendorong akuntabilitas. Banyak yang menilai pemecatan adalah sanksi paling tepat agar menjadi pelajaran bagi wakil rakyat lain.
Potensi Sanksi Sesuai Regulasi
Menurut ketentuan perundangan, sanksi bagi anggota DPRD yang mangkir tanpa alasan sah dapat berupa:
- Teguran Lisan dan Tertulis – Peringatan resmi yang dicatat dalam laporan kinerja.
- Pemotongan Hak Keuangan – Penghentian sementara gaji dan tunjangan selama periode absen.
- Pemberhentian Tetap – Jika terbukti tidak hadir enam kali berturut-turut, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian melalui rapat paripurna, diteruskan ke Gubernur untuk pengesahan.
Dampak Terhadap Kinerja DPRD
Ketidakhadiran anggota dewan selama enam bulan berdampak langsung pada kualitas pembahasan kebijakan dan anggaran. Setiap anggota memiliki peran penting di komisi masing-masing. Absennya satu orang berarti beban kerja meningkat bagi anggota lain, sekaligus mengurangi representasi daerah pemilihannya.
Para pengamat menilai, jika kasus ini dibiarkan, citra DPRD akan semakin buruk di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah yang sudah menurun akibat berbagai kasus sebelumnya bisa semakin merosot.
Penutup
Kasus Anggota DPRD Bogor yang bolos kerja selama enam bulan menjadi cermin pentingnya akuntabilitas pejabat publik. Warga berharap proses klarifikasi dan penegakan sanksi dilakukan secara terbuka, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dapat dipulihkan.
